Deo Minta Pemkot Metro Jangan Sepihak, Ajak UMKM Dialog Cari Win-Win Solution
METRO, Beritafaktanews.my.id – Rencana pembongkaran Shopping Center Kota Metro menuai keberatan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilik Kafe Indomie (Warmindo), Deo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membuka ruang dialog dan menyiapkan solusi yang adil bagi pelaku usaha yang telah mengeluarkan modal untuk mengembangkan usahanya di lokasi tersebut.
Deo menuturkan, Shopping Center yang sebelumnya sepi kini mulai kembali ramai berkat kehadiran para pelaku ekonomi kreatif, khususnya anak-anak muda di Kota Metro yang berinisiatif membuka usaha di kawasan tersebut.
“Saya mulai bangga melihat anak-anak muda membuka usaha di sini. Jadi, ayo kita buka usaha bersama-sama dan meramaikan tempat ini,” kata Deo saat ditemui di kafenya, Senin (12/10/2026).
Mendengar kabar mengenai rencana pembongkaran Shopping Center, Deo menilai kebijakan tersebut terkesan sepihak karena belum ada koordinasi dengan para pelaku UMKM.
“Melihat hal ini, saya kira terkesan sepihak. Harapan saya, jangan sepihak saja, Bang,” ujarnya.
Deo mengaku, selama menjalankan usaha di kawasan tersebut, dirinya belum pernah menerima surat edaran maupun sosialisasi resmi dari Pemkot Metro terkait rencana pembongkaran.
“Selama dua bulan saya membuka usaha di sini, tidak ada pemberitahuan. Mungkin karena saya masih baru di sini, jadi saya tidak tahu. Tiba-tiba mereka memasang stiker, lalu dilanjutkan dengan pemasangan spanduk bertuliskan bahwa tempat ini milik pemerintah,” tuturnya.
Deo mengaku terkejut dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa para pelaku UMKM memahami status kepemilikan aset pemerintah, tetapi berharap ada komunikasi yang baik sebelum kebijakan diambil.
“Ya, memang milik pemerintah. Lagi pula, kami juga tidak mengaku bahwa ini milik nenek moyang kami. Kami kaget, Bang,” katanya.
Lebih lanjut, Deo berharap apabila pembongkaran Shopping Center benar-benar dilaksanakan, Pemkot Metro dapat memberikan solusi konkret bagi para pelaku UMKM, salah satunya melalui penyediaan lokasi usaha pengganti.
Menurutnya, para pedagang telah mengeluarkan modal untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas tempat usaha masing-masing. Investasi tersebut dilakukan agar tempat usaha lebih layak dan dapat mendukung aktivitas perdagangan.
“Walaupun katanya Hak Guna Bangunan (HGB) di sini sudah habis, yang kami rasakan, kami sudah mengeluarkan uang untuk tempat usaha ini. Ruko kami dicat baru. Awalnya tidak ada toilet, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada air, sekarang sudah tersedia,” ungkap Deo.
Ia menilai pemerintah perlu mengedepankan pendekatan dialogis untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution), baik bagi pemerintah maupun para pelaku usaha.
“Seharusnya pemerintah mengajak anak-anak muda di sini berdialog santai. Ngobrol terlebih dahulu dengan para pelaku usaha, kemudian duduk bersama Pemkot dengan melibatkan pihak penengah. Kalau tidak ada penengah, ujung-ujungnya bisa seperti debat kusir,” jelasnya.
Deo berharap Pemkot Metro mempertimbangkan nasib para pedagang yang menggantungkan penghidupan mereka dari aktivitas usaha di Shopping Center. Menurutnya, dialog terbuka dan penyediaan solusi yang jelas diperlukan agar kebijakan penataan kawasan tidak mengabaikan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.(Rza)
