Kasus Barter Beras 1959: Soeharto Terancam Dipecat dari TNI, Gatot Subroto Turun Tangan

JAKARTA, Beritafaktanews.my.id — Karier militer Soeharto sempat menghadapi tekanan serius pada 1959 ketika dirinya terseret persoalan barter gula dengan beras yang memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang. Saat itu, Soeharto menjabat Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro di Jawa Tengah. Persoalan tersebut bahkan disebut-sebut berpotensi mengakhiri karier militernya.

Dalam peristiwa itu, Jenderal Gatot Subroto, yang ketika itu menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, disebut berperan penting dalam menentukan kelanjutan karier Soeharto. Alih-alih diberhentikan, Soeharto mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan militernya.

Kisah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier Soeharto sebelum akhirnya tampil sebagai tokoh sentral dalam politik Indonesia.

Soeharto Mengakui Barter Gula dengan Beras

Dalam autobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang diterbitkan pada 1989, Soeharto menceritakan bahwa dirinya pernah menghadapi tuduhan memperkaya diri melalui kegiatan barter gula dengan beras.

Ia menulis bahwa dirinya diisukan sebagai koruptor beras yang memperkaya diri dari hasil barter gula.

Namun, Soeharto memberikan penjelasan berbeda mengenai kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa barter dilakukan sebagai langkah darurat untuk mengatasi kekurangan beras di Jawa Tengah.

Dalam autobiografinya, Soeharto menjelaskan bahwa sebagai Penguasa Perang, ia merasa memiliki kewenangan mengambil keputusan darurat demi kepentingan rakyat. Ia mengaku menugaskan Bob Hasan untuk melaksanakan barter gula dengan beras dari Singapura, dengan ketentuan beras harus tiba lebih dahulu di Semarang.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Soeharto mengakui keterlibatannya dalam kegiatan barter. Akan tetapi, ia membingkai tindakan itu sebagai upaya mengatasi persoalan pangan, bukan sebagai tindakan untuk memperkaya diri.

Dengan demikian, pengakuan mengenai kegiatan barter perlu dibedakan dari tuduhan bahwa keuntungan transaksi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kesaksian Subandrio Mengungkap Versi Berbeda

Persoalan tersebut juga mendapat sorotan dari Subandrio, mantan pejabat tinggi pemerintahan Soekarno.

Dalam buku Kesaksianku tentang G-30-S (2000), Subandrio menyatakan bahwa persoalan penyelundupan beras itu diketahui oleh sejumlah perwira militer. Ia juga mengklaim bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Kodam, melainkan masuk ke kantong Soeharto dan Liem.

Nama Liem yang dimaksud merujuk pada Liem Sioe Liong, pengusaha yang kemudian dikenal sebagai Sudono Salim dan memiliki hubungan bisnis dengan Soeharto.

Pernyataan Subandrio tersebut menghadirkan versi berbeda dari penjelasan Soeharto. Jika Soeharto menggambarkan barter sebagai kebijakan darurat untuk mengatasi kekurangan pangan, Subandrio menyoroti dugaan aliran keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

Kedua keterangan itu perlu dibaca berdasarkan sumber dan sudut pandang masing-masing. Klaim Subandrio tidak dapat diperlakukan sebagai pengakuan Soeharto, sementara penjelasan dalam autobiografi Soeharto merupakan versi yang disampaikan oleh dirinya sendiri.

Nasution Disebut Hendak Memecat Soeharto

Kasus tersebut juga disebut memicu kemarahan sejumlah petinggi Angkatan Darat, termasuk Kolonel Ahmad Yani, yang saat itu menjabat Deputi II Panglima Angkatan Darat.

Persoalan itu kemudian sampai kepada Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat ketika itu.

Dalam memoarnya Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto: Sebuah Memoar (1998), M. Jasin menyebut adanya rencana untuk menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap Soeharto.

Jika keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan, perjalanan karier militer Soeharto tentu akan menghadapi perubahan besar. Namun, sebagaimana dikisahkan dalam sejumlah kesaksian, persoalan itu tidak berakhir dengan pemberhentiannya dari dinas militer.

Jenderal Gatot Subroto disebut tampil membela Soeharto di tengah tekanan tersebut.

Dalam buku Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden (2008), Soekardjo Wilardjito menyebut Gatot sebagai satu-satunya perwira yang tidak mencela Soeharto dalam persoalan tersebut.

Kesaksian itu memperlihatkan bahwa sikap para petinggi militer terhadap Soeharto tidak sepenuhnya seragam. Namun, detail mengenai proses pengambilan keputusan dan bentuk hukuman yang sempat dipertimbangkan tetap perlu ditelusuri melalui sumber-sumber sejarah lain.

Gatot Subroto Memberi Kesempatan kepada Soeharto

Gatot Subroto merupakan salah satu perwira senior yang memiliki pengaruh besar di lingkungan Angkatan Darat. Ia dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia militer dan pernah bertugas di lingkungan Divisi Diponegoro.

Dalam penuturan Soeharto yang dimuat Tirto, Gatot akhirnya mengambil keputusan yang memungkinkan dirinya melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD).

Soeharto mengenang bahwa Gatot memutuskan dirinya tidak perlu dipersalahkan atas tindakan tersebut dan memerintahkannya meneruskan pendidikan hingga selesai.

Kisah itu menjadi bagian penting dalam versi Soeharto mengenai penyelesaian persoalan 1959. Dukungan Gatot disebut membuka jalan bagi Soeharto untuk melanjutkan karier militernya.

Meski demikian, keterangan tersebut berasal dari penuturan Soeharto dan perlu ditempatkan dalam konteks autobiografi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, kesaksiannya perlu dibandingkan dengan dokumen militer dan sumber sejarah lain yang mencatat penanganan perkara tersebut.

Hubungan Soeharto dan Gatot Subroto Berawal dari Palagan Ambarawa

Hubungan keduanya telah terjalin jauh sebelum persoalan barter beras pada 1959.

Menurut kisah yang dituturkan Soeharto dan dimuat dalam sejumlah tulisan mengenai perjalanan kariernya, mereka mulai saling mengenal pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam rangkaian pertempuran di sekitar Ambarawa pada Desember 1945.

Dalam buku TB Silalahi Bercerita tentang Pengalamannya (2008), terdapat kisah pertemuan keduanya di sebuah bukit. Gatot disebut memanggil Soeharto dengan sapaan, “Hei monyet, mari ke puncak sini.”

Gatot kemudian memerintahkan Soeharto mempertahankan posisi tersebut. Pada malam hari, kawasan itu mendapat serangan bom. Gatot dikisahkan merasa khawatir terhadap keselamatan Soeharto dan anak buahnya.

Setelah serangan mereda, Gatot mencari mereka dan mendapati Soeharto masih selamat.

Kisah tersebut menggambarkan salah satu pengalaman awal yang menghubungkan keduanya dalam perjalanan militer. Meski demikian, detail cerita tersebut tetap perlu merujuk pada sumber aslinya karena sebagian informasi disampaikan melalui penuturan retrospektif.

Karier Militer Soeharto Berlanjut

Persoalan 1959 tidak menghentikan perjalanan militer Soeharto. Setelah melanjutkan pendidikan militernya, ia kembali memperoleh sejumlah jabatan penting.

Pada 1961, Soeharto dipercaya memimpin Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Selanjutnya, pada 1963, ia diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Sementara itu, Gatot Subroto meninggal dunia pada 11 Juni 1962. Ahmad Yani kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat.

Perjalanan karier tersebut menunjukkan bahwa Soeharto tetap berada dalam struktur kepemimpinan militer setelah persoalan barter beras mencuat. Namun, fakta bahwa kariernya berlanjut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai substansi tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya.

Barter Beras 1959 dan Persoalan Akuntabilitas Militer

Kasus barter gula dengan beras pada 1959 memperlihatkan persoalan yang lebih luas mengenai penggunaan kewenangan militer dalam kegiatan ekonomi pada masa itu.

Di satu sisi, Soeharto menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengatasi kekurangan beras dan merupakan keputusan darurat demi kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Subandrio menyampaikan tuduhan bahwa keuntungan transaksi mengalir kepada Soeharto dan Liem Sioe Liong.

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan pengakuan mengenai pelaksanaan barter dari tuduhan mengenai penyalahgunaan hasil transaksi.

Peran Gatot Subroto juga menjadi bagian penting dalam kisah ini. Berdasarkan penuturan Soeharto, dukungan Gatot memungkinkan dirinya melanjutkan pendidikan dan mempertahankan karier militernya.

Namun, untuk menilai secara menyeluruh apakah kegiatan tersebut merupakan kebijakan darurat yang menyimpang dari prosedur atau mengandung penyalahgunaan wewenang, diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap dokumen resmi, catatan militer, dan kesaksian yang dapat diverifikasi.

Peristiwa 1959 pada akhirnya menjadi salah satu episode yang kerap dibahas dalam perjalanan awal karier Soeharto. Kisah ini bukan hanya menyangkut tuduhan terhadap seorang panglima teritorial, melainkan juga memperlihatkan bagaimana pertimbangan, dukungan, dan keputusan pimpinan Angkatan Darat turut memengaruhi kelanjutan karier seorang perwira yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia.(Red)