Bapenda Palembang Buru Penunggak Pajak, Tunggakan Yayasan STMIK IGM Diklaim Capai Rp2,33 Miliar

PALEMBANG, Beritafaktanews.my.id — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang mengintensifkan penagihan pajak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah wajib pajak dengan tunggakan bernilai besar menjadi sasaran penertiban, mulai dari pemberian surat peringatan hingga rencana pemasangan tanda tunggakan pada objek pajak.

Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamiah Haryanti, mengatakan pihaknya terus berupaya menutup kebocoran pendapatan dan menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kebocoran sudah kita tutup, wajib pajak yang belum terdaftar kami daftarkan. Yang belum ada aturan, kami tagihkan sesuai aturan. Tim sudah bergerak semua,” kata Jamiah, Selasa (27/10/2026).

Salah satu tunggakan yang menjadi perhatian Bapenda adalah pajak atas nama Yayasan STMIK IGM Palembang, yang dikaitkan dengan eks Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

Berdasarkan data yang disampaikan Bapenda Kota Palembang, terdapat dua objek pajak dengan total tunggakan yang diklaim mencapai miliaran rupiah.

Objek pertama tercatat dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.081.0003.001-0435.0, memiliki luas bumi 10.274 meter persegi, dengan nilai tunggakan yang disebut mencapai **Rp2.333.138.598**.

Sementara objek kedua memiliki NOP 16.71.050.010-0171.0, dengan luas bumi 937 meter persegi, berlokasi di RT 029/RW 10. Nilai tunggakan yang disebutkan Bapenda untuk objek tersebut sebesar **Rp154.847.054**.

Dengan demikian, total tunggakan kedua objek pajak tersebut berdasarkan data Bapenda mencapai **Rp2.487.985.652 atau sekitar Rp2,48 miliar**.

Jamiah mengatakan, penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurutnya, tunggakan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, sejak periode pemerintahan Wali Kota Palembang Harnojoyo.

Selain Yayasan STMIK IGM, Jamiah menyebut terdapat sejumlah wajib pajak lain, termasuk tokoh penting di Sumatera Selatan, yang juga menjadi perhatian Bapenda. Namun, pihaknya masih membuka kesempatan bagi para penunggak untuk menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Realisasi PAD Capai 70–80 Persen

Di sisi lain, Bapenda Kota Palembang terus mengejar target PAD sebesar Rp1,9 triliun. Jamiah menyebut realisasi penerimaan saat ini berada pada kisaran 70–80 persen dari target tersebut.

“Kami pun sendiri penasaran, berapa sebenarnya potensi pajak Kota Palembang ini,” ujarnya.

Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda menyiapkan strategi penagihan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya akan diberikan surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Bapenda akan mengambil langkah lanjutan, termasuk pemasangan tanda pada objek pajak yang menunggak sesuai prosedur.

“Kalau tidak mempan dengan persuasi, kami berikan peringatan. Nanti kami ambil tindakan berupa pemasangan tanda bahwa mereka belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak,” tegas Jamiah.

Sebaliknya, Bapenda juga menyiapkan bentuk apresiasi bagi wajib pajak yang patuh sebagai penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan Kota Palembang.

Jamiah mengakui, pelaksanaan penagihan di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Beberapa wajib pajak mengaku belum memiliki dana untuk membayar, sementara pemilik objek pajak lainnya berada di luar kota sehingga menyulitkan proses penyampaian pemberitahuan.

Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah wajib pajak yang mulai memenuhi kewajibannya setelah dilakukan pendekatan dan penagihan.

“Alhamdulillah, ada yang mau membayar. Yang jelas, dengan usaha seperti itu ada hasilnya,” katanya.

Dengan waktu yang tersisa hingga Desember 2026, Bapenda berkomitmen terus mengintensifkan penagihan agar target penerimaan daerah dapat tercapai.

“Insya Allah tercapai,” pungkasnya.

Pimpinan Redaksi. H.Darwis Akbar.SH.MM.(Red)