1,03 JUTA LULUSAN D4-S3 MENGANGGUR, PENGAMAT SOROTI KESENJANGAN KOMPETENSI
JAKARTA, beritafaktanews.my.id — Jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi dari jenjang D4, S1 hingga S3 mencapai sekitar 1,033 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, MA, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga keterampilan yang dimiliki lulusan.
Menurutnya, pendidikan tinggi selama ini masih cenderung memberikan pembekalan teoritis, sementara perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan praktis dan siap bekerja.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” ujarnya, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai perubahan struktur pasar kerja turut membuat lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan semakin besar. Perkembangan teknologi, termasuk penggunaan artificial intelligence (AI), mulai menggeser sejumlah pekerjaan yang sebelumnya menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja pemula.
Karena itu, menurut Tadjuddin, perusahaan kini tidak cukup melihat gelar akademik. Kemampuan teknis dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam proses perekrutan.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” katanya.
Di sisi lain, persoalan pengangguran terdidik juga dipengaruhi struktur ekonomi nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja berkualitas, khususnya di sektor industri.
Industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut mendorong sejumlah perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja.
Perluas Pelatihan Kerja
Tadjuddin menilai program magang yang disediakan pemerintah dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pengalaman dan keterampilan mahasiswa. Namun, kapasitas program tersebut dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan.
Ia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi jalur lebih cepat bagi lulusan yang belum terserap pasar kerja untuk meningkatkan kompetensinya.
“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” tuturnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, menilai pemerintah perlu melakukan revitalisasi pendidikan dengan meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Menurut Agus, pengembangan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus perlu dilanjutkan. Pendidikan vokasi tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap kerja, tetapi juga membekali generasi muda dengan kemampuan kewirausahaan.
Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah pencari kerja yang minim kompetensi sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Tadjuddin juga menilai pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkasnya. (Red)
