Anggaran Revitalisasi SMPN 6 Metro Capai Rp1,5 Miliar, Dua Bangunan DAK Justru Mangkrak

METRO, Beritafaktanews.my.id – Di tengah kucuran anggaran pemerintah sebesar Rp1,547 miliar untuk revitalisasi UPTD SMP Negeri 6 Metro, persoalan bangunan sekolah yang terbengkalai justru mencuat. Dua bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun sebelumnya hingga kini belum juga rampung dan belum dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Temuan tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, saat meninjau pelaksanaan program revitalisasi di SMP Negeri 6 Metro, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Rabu (11/11/2026).

Dalam peninjauan itu, Rafieq menemukan sejumlah pekerjaan fisik dari anggaran DAK Dinas Pendidikan yang belum diselesaikan. Kondisi tersebut dinilai ironis, mengingat sekolah yang sama kembali memperoleh bantuan pemerintah dengan nilai miliaran rupiah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

“Alhamdulillah SMP Negeri 6 Metro mendapatkan anggaran lumayan besar. Tadi ada 11 lokal yang sedang direvitalisasi, ada juga toilet yang mendapat revitalisasi. Tapi yang ironis justru ada beberapa pekerjaan fisik dari anggaran DAK Dinas Pendidikan, pekerjaannya itu belum selesai,” kata Rafieq saat diwawancarai awak media, Rabu (11/11/2026).

Menurut Rafieq, pembangunan fasilitas pendidikan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik. Bangunan yang dibiarkan setengah jadi bukan hanya mengganggu penataan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi aset negara yang mubazir.

“Ini yang menjadi perhatian saya agar bisa diselesaikan secepatnya dan tidak menjadi mubazir. Ada satu bangunan yang setengah jadi, kemudian di lantai dua itu ada bangunan yang setengah jadi juga. Bahkan tidak bisa dipakai, jadi pemandangan yang tidak baik dan mubazir bagi sekolah,” ujarnya.

Rafieq mengungkapkan, terdapat dua bangunan yang belum dirampungkan. Namun, ia belum dapat memastikan secara rinci tahun anggaran maupun nilai dana yang telah digunakan untuk pembangunan tersebut. Ia menduga pekerjaan itu bersumber dari DAK Dinas Pendidikan.

“Ada dua bangunan ruangan yang belum dirampungkan, untuk anggarannya nanti saya cek. Kemungkinan kalau dilihat dari pekerjaannya ini dari anggaran DAK Dinas, tapi untuk tahunnya berapa nanti akan saya cek. Nanti akan kita selesaikan dengan baik,” tegasnya.

Anggaran Rp1,5 Miliar, Revitalisasi 11 Ruang Kelas dan 12 Bilik Toilet

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Metro, Aida Bustami, menjelaskan bahwa sekolahnya pada tahun anggaran 2026 menerima bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan dengan total anggaran Rp1.547.245.000 yang bersumber dari APBN.

Program tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan selama 105 hari kalender, terhitung sejak September hingga Desember 2026.

Adapun pekerjaan revitalisasi meliputi 11 ruang kelas, 12 bilik toilet, penataan lingkungan sekolah, pemasangan paving block untuk akses jalan siswa menuju ruang kelas, serta pengadaan mebel.

“Total anggarannya Rp1,5 miliar lebih. Jadi ruang kelas itu ada 11, kemudian 12 bilik toilet, kemudian ada penataan lingkungan, ada paving block untuk jalan anak-anak ke kelas, beserta mebel,” jelas Aida.

Namun, ketika disinggung mengenai dua bangunan yang belum selesai dari pekerjaan DAK sebelumnya, Aida mengaku pihak sekolah tidak mengetahui secara detail persoalan teknis maupun administrasi yang menyebabkan pembangunan tersebut terhenti.

Menurutnya, sekolah hanya berkedudukan sebagai penerima manfaat sehingga tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran pembangunan sebelumnya.

“Kalau kami sih karena menerima, jadi kami tidak tahu masalahnya apa. Jadi usulan kami kalau bangunan yang di atas ini untuk ruang kesenian. Harapannya kami ingin bangunan itu selesai, jadi bisa berguna karena awal pengusulan kami itu memang untuk ruang kesenian,” ungkapnya.

Aida menyebut salah satu bangunan tersebut telah berdiri sejak 2025. Namun, hingga hampir satu tahun berjalan, bangunan itu belum juga dapat difungsikan. Padahal, keberadaan ruang tersebut sangat dibutuhkan sekolah, khususnya untuk mendukung kegiatan kesenian siswa.

“Bangunan ini tahun 2025, sudah mau setahun tapi belum bisa digunakan. Rencananya sih mau dilanjutkan tahun ini, tapi sepertinya belum ada anggarannya. Kami berharap ini dilanjutkan sampai selesai,” katanya.

Dinas Pendidikan Harus Buka Persoalan DAK

Mangkraknya dua bangunan tersebut menjadi persoalan yang tidak boleh berhenti sebatas temuan saat kunjungan pejabat daerah. Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan sebelumnya perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Ada sejumlah hal mendasar yang harus dijawab, mulai dari nilai anggaran DAK yang telah direalisasikan, tahun pelaksanaan, progres pekerjaan, penyebab pembangunan tidak diselesaikan, hingga status kontrak dan tanggung jawab pihak pelaksana.

Publik juga berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut mengalami kendala teknis, persoalan administrasi, keterbatasan anggaran, atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan bangunan tidak kunjung dapat digunakan.

Terlebih, salah satu bangunan disebut telah dibangun sejak 2025, tetapi hingga November 2026 belum memberikan manfaat bagi peserta didik. Kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan fasilitas pendidikan.

Pemerintah Kota Metro juga perlu memastikan adanya langkah konkret untuk menyelesaikan kedua bangunan tersebut, bukan sekadar menyampaikan rencana penyelesaian tanpa kepastian waktu dan sumber pendanaan.

Sebab, anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen APBN maupun laporan realisasi kegiatan. Setiap rupiah uang negara harus menghasilkan fasilitas yang tuntas dibangun, memenuhi standar keamanan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Jangan sampai, ketika pemerintah kembali menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun dan merevitalisasi fasilitas pendidikan, justru bangunan dari program sebelumnya masih terbengkalai tanpa kejelasan penyelesaian.

Pembangunan pendidikan bukan hanya soal berapa besar anggaran yang dikucurkan, tetapi juga soal sejauh mana pemerintah memastikan setiap pekerjaan selesai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa. (Rza)

Pimpinan Redaksi: H. Darwis Akbar, SH.MM.(Red)