70 TAHUN SILAM, MOHAMMAD HATTA MUNDUR DARI KURSI WAKIL PRESIDEN

Kecewa Tak Dilibatkan dalam Pemerintahan, Dwitunggal Soekarno-Hatta Resmi Berakhir

JAKARTA, Beritafaktanews.my.id – Sejarah politik Indonesia mencatat sebuah peristiwa penting pada 1 Desember 1956. Mohammad Hatta, tokoh proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, resmi mengakhiri masa jabatannya setelah memutuskan mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

Keputusan tersebut menjadi penanda berakhirnya duet kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal sebagai Dwitunggal. Keduanya telah bersama-sama memimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan pada 1945.

Menariknya, keputusan mundur Hatta sebenarnya telah disampaikan jauh sebelumnya. Melalui surat tertanggal 20 Juli 1956 kepada Ketua DPR, Hatta menyatakan bahwa dirinya merasa sudah tiba waktunya untuk meletakkan jabatan sebagai wakil presiden.

Dalam surat tersebut, Hatta menilai terbentuknya DPR hasil pemilihan umum dan Konstituante merupakan momentum yang tepat untuk mengakhiri pengabdiannya sebagai wakil presiden.

“Kepada Ketua DPR. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden,” demikian isi surat Hatta yang dikutip koran Merdeka edisi 23 Juli 1956.

Meski surat pengunduran diri telah disampaikan sejak Juli, kabar tersebut baru menjadi perhatian luas menjelang akhir November 1956, ketika tanggal 1 Desember sebagai waktu efektif pengunduran dirinya semakin dekat.

Hatta kemudian kembali mengirimkan surat kepada DPR pada akhir November. Dalam surat itu, ia menegaskan bahwa keputusan yang telah disampaikan sebelumnya tidak berubah.

“Berdasarkan surat saya pada saudara tanggal 20 Juli 1956 no. 35/56 bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 saya akan meletakkan jabatan sebagai wakil presiden,” demikian isi surat Hatta sebagaimana diberitakan koran Indonesia Raya edisi 28 November 1956.

DPR kemudian membahas keputusan tersebut. Parlemen menerima pengunduran diri Hatta dengan suara bulat sekaligus menyampaikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Koran Indonesia Raya edisi 1 Desember 1956 memberitakan bahwa parlemen menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Hatta serta berharap dirinya tetap memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran untuk kepentingan bangsa.

KECEWA TERHADAP DINAMIKA PEMERINTAHAN

Di balik keputusan bersejarah tersebut, terdapat persoalan hubungan politik antara Hatta dan Presiden Soekarno.

Pemberitaan Indonesia Raya edisi 30 November 1956 mengungkapkan bahwa Hatta merasa tidak lagi dilibatkan secara memadai dalam berbagai urusan pemerintahan. Sejumlah usulan yang disampaikannya disebut tidak mendapat perhatian, sementara berbagai persoalan penting negara tidak selalu dikomunikasikan kepadanya.

Kondisi tersebut membuat Hatta merasa keberadaannya sebagai wakil presiden tidak lagi memiliki arti dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Keterangannya itu menyimpulkan kejengkelan dalam kerja sama Dwitunggal selama ini, karena banyak usul-usulnya yang tidak diperhatikan dan banyak persoalan-persoalan penting yang tidak diberitahukan padanya. Karena itu Bung Hatta merasa kedudukannya sebagai Wapres RI tidak ada gunanya,” demikian laporan Indonesia Raya.

Selain persoalan komunikasi dan koordinasi pemerintahan, perbedaan pandangan mengenai kebijakan negara juga disebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar kekecewaan Hatta.

Salah satu persoalan yang disorot adalah praktik pemberian lisensi istimewa serta keputusan Presiden Soekarno memberikan grasi kepada seorang terpidana korupsi tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Hatta.

Perbedaan prinsip tersebut memperlihatkan adanya jarak politik di antara dua tokoh yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan erat dalam perjuangan kemerdekaan.

KURSI WAKIL PRESIDEN KOSONG 17 TAHUN

Pengunduran diri Hatta pada 1 Desember 1956 sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI yang telah berlangsung sekitar 11 tahun.

Setelah Hatta mundur, Indonesia tidak langsung memiliki wakil presiden pengganti. Jabatan tersebut kosong selama kurang lebih 17 tahun, hingga akhirnya kembali terisi pada 1973 ketika Presiden Soeharto mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden.

Sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta menjadi salah satu catatan penting perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan, prinsip, dan pola komunikasi dalam pemerintahan dapat menjadi persoalan serius, bahkan di antara dua tokoh besar yang sebelumnya berjuang bersama membangun negara.

Kini, setelah tujuh dekade berlalu, kisah pengunduran diri Hatta kembali menarik perhatian publik di tengah munculnya pemberitaan mengenai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski berada dalam konteks politik dan konstitusi yang berbeda, sejarah Hatta mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi simbolis, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.

Pimpinan Redaksi: H. Darwis Akbar. SH.MM.(Red)